Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Mulai 17 Agustus 2024, Luhut Ungkap Rencana Hemat Anggaran Negara
Money Now21- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengumumkan bahwa pemerintah akan memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.
"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi akan bisa kami kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagramnya @luhut.pandjaitan, Rabu (10/7/2024).
Pembatasan ini muncul sebagai respons terhadap defisit APBN 2024 yang diperkirakan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
Luhut menjelaskan bahwa ada banyak inefisiensi di berbagai sektor yang perlu diatasi.
Dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi, diharapkan akan terjadi penghematan anggaran.
Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Bioetanol merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.
"Kami berencana mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara juga bisa dikurangi dengan cepat," kata Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa kandungan sulfur dalam bensin bisa mencapai 500 ppm, sementara bioetanol memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah, hanya 50 ppm.
Tingginya kandungan sulfur dalam bensin dapat mempengaruhi kualitas udara dan berdampak negatif pada kesehatan manusia.
Pengembangan bioetanol diharapkan dapat mengurangi jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sehingga dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 38 triliun yang biasanya digunakan untuk perawatan penyakit pernapasan.
"Kami hitung, jika sulfur dikurangi, maka akan mengurangi penderita ISPA. Hal ini juga akan berdampak pada penghematan biaya kesehatan hingga 38 triliun rupiah dalam pembayaran BPJS," ungkap Luhut.
Saat ini, pengembangan bioetanol sedang dilakukan oleh Pertamina dan diharapkan berjalan dengan baik sehingga bisa segera diterapkan.
"Proses ini sedang dikerjakan oleh Pertamina. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa menghemat anggaran negara," kata Luhut.